Category Archives: Pajak

Harga Pasar Tanah di Surabaya

Published by:

Harga pasar tanah, siapa yang tahu ?

Bagi penjual dan pembeli properti pertanyaan yang paling krusial adalah berapa harga pasar propertinya? Properti biasanya terdiri dari tanah dan bangunan. Bila belum dibangun tentunya nilai tanah yang dipertanyakan? Dari mana jawaban yang paling akurat di dapat?

Tanyakan pada para pelaku pasar dalam bisnis properti: pengembang, agent properti dan investor properti. Pengembang punya kepentingan, artinya tidak netral. Lokasi tempat pengembang membangun proyek menjadi hak pengembang menentukan nilai tanahnya. Investor punya kepentingan terhadap harga, sehingga tidak cukup dipercaya menentukan harga pasar.

Agen properti adalah pelaku pasar yang bertindak untuk kepentingan penjual dan pembeli. Jadi dianggap pihak yang paling tahu tentang kondisi pasar. Agen properti seharusnya memiliki data transaksi properti dari tahun ke tahun, waktu ke waktu. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah seharusnya punya catatan yang lengkap tentang transaksi properti yang terjadi.

Tapi mampukah BPN memberikan informasi yang akurat bila transaksi yang dilaporkan berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Bagaimana dengan pemerintah daerah / kota yang menentukan NJOP didalam SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB. Dasar penentuan kenaikan NJOP masih dipertanyakan, apakah sesuai dengan harga pasar?

Mungkinkah transaksi properti dibuat lebih transparan. Nilai transaksinya dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayar pembeli kepada penjual. Pajak yang dibayar berpatokan pada harga transaksi. NJOP tidak perlu digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Akta jual-beli di Notaris / PPAT benar-benar nilai riil.

Sejak Sunset Policy 2008 dari pihak Dirjen Pajak menghendaki transaksi properti, penjual dan pembeli harus memiliki NPWP. Aset properti harus terdaftar dalam SPT. Penjualan properti yang tidak tercantum dalam SPT bisa menimbulkan masalah bagi penjual. Demikian pula bagi pembeli, penghasilan pembeli atau daftar hartanya harus mencerminkan kemampuannya membeli sebuah properti.

Kesimpulannya, Agen properti yang aktif berada dalam pasar, berhubungan dengan penjual maupun pembeli. Agen properti menguasai informasi harga transaksi, harga pemasaran dan harga properti yang ditolak pasar. (harga tinggi dan lama tidak terjual). Maka agen properti adalah sumber informasi nilai pasar berdasarkan perbandingan data yang dimilikinya. Data properti yang sedang dipasarkan, yang sudah terjual (kurang dari 6 bulan) dan properti yang ditolak pasar.

Berdasarkan data yang kami miliki itulah standart Harga Tanah Sekunder di Surabaya di susun, di tinjau ulang setiap 6 (enam) bulan sekali. Informasi standar harga tanah di Surabaya bisa diakses melalui www.propertiguide.com. Data standart harga tanah sekunder menjadi referensi hampir semua broker, apraisal dari bank dan pihak yang berkepentingan lainnya sejak 1994. Semua pihak yang membutuhkan referensi harga tanah di Surabaya dapat memanfaatkan.

Yafet Kristanto

Januari 2017

 

Amnesti Pajak VS Market Properti (Investasi Properti)

Published by:

Amnesti Pajak VS Market Properti (Investasi Properti)

Amnesti Pajak yang di dengung-dengungkan sejak akhir 2015 merupakan sebuah keniscayaan (kepastian yang belum pasti). Pengaruh pajak terhadap market properti juga merupakan “keniscayaan”. Artinya amnesti pajak pasti memberikan dampak yang positif (peningkatan) pada transaksi properti.

Amnesti pajak atau penyampaian pajak “memaksa” orang yang berduit (kaya) segera melegalisasi hartanya secara perpajakan. Permohonan amnesti pajak harus didukung dengan bukti kepemilikan aset. Properti adalah aset yang paling mudah pembuktiannya. Kepemilikan properti selalu didukung oleh bukti transaksi dengan developer / pengembang atau perjanjian notaris / PPAT.

Membeli properti adalah cara yang paling mudah, terpercaya dan menguntungkan dalam mengamankan harta. Mudah, karena saat ini supplai properti berlimpah dalam pasar, banyak pilihannya. Terpercaya, pembuktian yang didukung pihak ketiga. Menguntungkan, pasti karena properti merupakan investasi yang bisa diandalkan.

Apakah amnesti pajak akan menyebabkan booming properti ? Hal ini pasti harapan yang berlebihan. Beberapa properti dengan lokasi yang sangat bagus, bisa jadi mengalami peningkatan harga. Tapi secara umum kenaikan harga properti masih dalam batas wajar. Artinya lebih menguntungkan sebagai investasi jangka panjang.

Pemahaman ini akan lebih mudah disosialisasikan oleh agen properti dalam pemasaran properti. Di lain pihak pembeli properti perlu berkonsultasi dengan konsultan pajaknya. Bagi agen properti, selamat berjualan melalui peluang yang tercipta oleh Amnesti Pajak.

Yafet Kristanto

Pebruari 2016

Tarik Ulur Pajak PPh dan BPHTB

Published by:

Tarik Ulur Pajak PPh & BPHTB antara Kepentingan Penjual dan Pembeli Properti

Transaksi properti antara penjual dan pembeli akan menimbulkan kepentingan perpajakan yang berlawanan. Peraturan pajak dan kebijakan yang dilakukan dirjen pajak dengan sunset policy 2008 dan 2015 akan meningkatkan pendaftaran aset dalam SPT wajib pajak. Setelah aset (properti khususnya) dimasukkan dalam SPT berarti setiap pergerakan (jual-beli) properti akan dimonitor pihak pajak.

Penjual berkepentingan mengakui harga jual sesuai harga transaksi (bukan NJOP) walaupun membayar PPh yang lebih besar. Pengakuan atas nilai transaksi akan menunjukkan dana yang diterima penjual sah secara pajak. Sehingga dapat digunakan untuk membeli properti berikutnya.

Pembeli berkepentingan mengakui harga beli sesuai NJOP, biasanya lebih rendah dari nilai transaksi sesungguhnya. Dana yang dipakai untuk membeli lebih rendah lebih baik. Artinya lebih mudah mempertanggungjawabkan kepada pajak, tentang asal usul dana tersebut.

Pemahaman wajib pajak tentang hubungan antara ketaatan membayar pajak dalam transaksi jual-beli properti sangat penting. Kepemilikan properti sudah harus transaparan dalam laporan pajak (SPT). Tahap berikutnya transaksi jual-beli properti menuntut pelaporan harga transaksi yang sesungguhnya. Kesempatan “bermain” dengan menurunkan nilai transaksi sudah makin menyempit.

Negosiasi tentang nilai transaksi jual-beli yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan PPh dan BPHTB, harus dibicarakan sebelum transaksi dilakukan di Notaris/PPAT. Transaksi yang melibatkan agen properti profesional akan memudahkan penjual dan pembeli dalam mempersiapkan transaksi. Konsultasi dalam penentuan pajak penjual dan pembeli adalah bagian dari servis yang diberikan agen properti.

Apakah agen properti sudah memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi properti? Hal ini menjadi tantangan bagi agen properti profesional.

Yafet Kristanto

September 2015