Daily Archives: January 4, 2016

Tarik Ulur Pajak PPh dan BPHTB

Published by:

Tarik Ulur Pajak PPh & BPHTB antara Kepentingan Penjual dan Pembeli Properti

Transaksi properti antara penjual dan pembeli akan menimbulkan kepentingan perpajakan yang berlawanan. Peraturan pajak dan kebijakan yang dilakukan dirjen pajak dengan sunset policy 2008 dan 2015 akan meningkatkan pendaftaran aset dalam SPT wajib pajak. Setelah aset (properti khususnya) dimasukkan dalam SPT berarti setiap pergerakan (jual-beli) properti akan dimonitor pihak pajak.

Penjual berkepentingan mengakui harga jual sesuai harga transaksi (bukan NJOP) walaupun membayar PPh yang lebih besar. Pengakuan atas nilai transaksi akan menunjukkan dana yang diterima penjual sah secara pajak. Sehingga dapat digunakan untuk membeli properti berikutnya.

Pembeli berkepentingan mengakui harga beli sesuai NJOP, biasanya lebih rendah dari nilai transaksi sesungguhnya. Dana yang dipakai untuk membeli lebih rendah lebih baik. Artinya lebih mudah mempertanggungjawabkan kepada pajak, tentang asal usul dana tersebut.

Pemahaman wajib pajak tentang hubungan antara ketaatan membayar pajak dalam transaksi jual-beli properti sangat penting. Kepemilikan properti sudah harus transaparan dalam laporan pajak (SPT). Tahap berikutnya transaksi jual-beli properti menuntut pelaporan harga transaksi yang sesungguhnya. Kesempatan “bermain” dengan menurunkan nilai transaksi sudah makin menyempit.

Negosiasi tentang nilai transaksi jual-beli yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan PPh dan BPHTB, harus dibicarakan sebelum transaksi dilakukan di Notaris/PPAT. Transaksi yang melibatkan agen properti profesional akan memudahkan penjual dan pembeli dalam mempersiapkan transaksi. Konsultasi dalam penentuan pajak penjual dan pembeli adalah bagian dari servis yang diberikan agen properti.

Apakah agen properti sudah memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi properti? Hal ini menjadi tantangan bagi agen properti profesional.

Yafet Kristanto

September 2015