Keterkaitan Transaksi Properti dan Perpajakan.

Surabaya, 22 Oktober 2008

Keterkaitan Transaksi Properti dan Perpajakan.

Mulai 9 September 2008, semua penjual dan pembeli properti harus memiliki NPWP, sesuai peraturan pajak no 35 th 2008. Peraturan ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak ber NPWP. Penambahan jumlah WP (wajib pajak) juga dikejar melalui pemutakiran data SPPT PBB ( surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan). Perusahaan-perusahaan juga diminta mendaftarkan nama direksi dan karyawannya yang bergaji lebih dari PTKP( penghasilan tidak kena pajak ).

Dengan gencarnya ekstensifikasi / penambahan WP maka keterkaitan setiap pemilik properti dan setiap transaksi properti akan semakin erat. Bagi penjual yang memiliki properti yang belum ber-NPWP ,kalau ingin menjual properti harus mengurus NPWP sebelum menjual properti/rumahnya. Apa konsekuensi memiliki NPWP ? Tentu tujuannya adalah menelusuri kapan Anda membeli properti yang akan jual. Selanjutnya pada saat Anda membeli apakah dari penghasilan yang sudah dibayar pajaknya.

Bagi pembeli juga sama transaksi pembelian rumah/properti selalu akan berhubungan dengan pajak penghasilan yang sudah pernah dilaporkan ke pihak pajak. Tanpa mengakui dan melaporkan penghasilan Anda dan menbayarkan pajaknya dari mana dana yang Anda peroleh untuk membeli properti.

Solusinya adalah Sunset Policy. Penjual maupun pembeli properti perlu mempertimbangan dengan serius " Sunset Policy " sebelum melaksanakan transaksi jual atau beli properti. Melalui Sunset Policy(SP) Anda dapat menyampaikan SPT pajak tahun2007 dan tahun 2006 juga sebelumnya. Tujuan SPT itu melaporkan penghasilan yang belum pernah dilaporkan dan dibayar pajaknya. Dalam laporan SPT itulah bisa dimasukkan kepemilikan properti Anda dalam daftar harta.

Sementara ini menjual dan menbeli properti di pasar sekunder tidak mungkin menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Bertransaksi di pasar primer atau membeli dari pengembang yang tidak langsung melakukan akta jual beli dengan pengembang masih tidak perlu ber-NPWP. Tapi kondisi ini tidak akan lama lagi, saya yakin pengembang dengan kelas /harga properti tertentu akan diminta mencantumkan NPWP pembeli dalam faktur pajaknya.

Jadi nampaknya kewajiban ber-NPWP tidak mungkin diabaikan bagi setiap orang yang ingin memiliki properti dan bahkan bagi pembeli mobil juga akan dikejar punya NPWP pada tahun2 ke depan. Saran saya bagi pembeli dan penjual segera memanfaatkan SP.

Agen properti harus mendorong atau minimum menginformasikan adanya kewajiban ber-NPWP dan kesempatan SP pada kastemernya masing-masing. Tahun 2009 SP sudah berakhir maka akan banyak transaksi dibatalkan bila penjual dan pembeli menyadari adanya resiko pajak dalam menjual dan membeli properti.

Untuk informasi lengkap tentang Sunset Policy (SP) dapat mengakses www.pajak.go.id
Seminar "Keterkaitan Transaksi Properti dan Perpajakan " akan mengupas semua resiko dan manfaat dari transaksi properti terkait dengan Sunset Properti. Diadakan 28 Okt 2008. Hubungi : Vera 031-5322717.


Yafet Kristanto
Konsultan Bisnis Properti

RUMAH TAMBAK SARI
LT: 384    LB: 375

KOTAMADYA
IDR: 6800000000 -
RUMAH TERATAI
LT: 620    LB: 620

HAK GUNA BANGUNAN
IDR: 3625000000 -
RUMAH PERUM PURI WIDYA KENCANA BLOK K
LT: 150    LB: 190

HAK GUNA BANGUNAN
IDR: 3000000000 -
RUMAH DSN RANDUAN RT002 RW002 PRSL
LT: 1150    LB: 460

HAK MILIK
IDR: 1500000000 -