Ringkasan Seminar Pajak

Surabaya, 12 Agustus 2008

RINGKASAN SEMINAR PAJAK YANG DIADAKAN AREBI JATIM
RABU, 18 JUNI 2008
"SUNSET POLICY" DAN PENERAPANNYA
PADA PELAKU BISNIS PROPERTI DAN AGEN PROPERTI


Pengertian "Sunset Policy" adalah kesempatan yang diberikan oleh pihak pajak kepada setiap orang yang belum melaporkan "assetnya" secara lengkap dalam SPT. Bagi yang belum memiliki NPWP dapat segera mendapatkan NPWP dan melaporkan SPT tahun 2007 dan sebelumnya.

"Asset" tersebut terutama adalah kepemilikan properti (rumah, tanah, ruko, dll). Kepemilikan asset akan diketahui oleh pihak pajak melalui tagihan PBB (SPPT - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB). Kantor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sudah tergabung dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejak akhir 2007.

Bagi wajib pajak yang memiliki properti dapat memperbaiki SPTnya disesuaikan dengan waktu perolehan dari propertinya. Resiko tidak melakukan perbaikan SPT dan melaporkan propertinya dalam SPT adalah pembayaran kewajiban pajak ditambah denda dan bunga.

Bila perbaikan SPT dilakukan dalam masa berlakunya "sunset policy" maka wajib pajak cukup membayar kewajiban pajaknya, tanpa denda dan bunga.

Bagi agen properti setiap komisi yang dibayar oleh kantornya, agen dipotong 5% PPh 21 atas komisi. Potongan tersebut adalah pajak dibayar dimuka bagi agen properti. Setiap akhir tahun buku, agen properti dapat memperhitungkan PPh 21, dalam laporan SPTnya.

Agen properti dapat menggunakan angka norma perhitungan dalam menghitung pajaknya. Norma yang berlaku dapat dilihat dari tabel norma perhitungan yang dikeluarkan oleh puhak pajak.

Menurut tabel tersebut, norma yang berlaku untuk agen properti adalah norma 182, kode 00000, pedagang perantara / komisioner, dengan nilai 40%.
Contoh perhitungannya sebagai berikut :

1) Komisi MA Rp. 200.000.000,- / th K/2 (Kawin dengan 2 anak).
PPh ps 21 Rp. 10.000.000,-
Norma perhitungan 40%
Penghasilan kena pajak Rp. 200.000.000,- x 40% = Rp. 80.000.000,-
PTKP = Rp. 16.800.000,-

PKP = Rp. 63.200.000,-
Pajak :
25 x 5% = 1.250.000
25 x 10% = 2.500.000
13,2 x 15% = 1.980.000

5.730.000
PPh ps 21 10.000.000

Lebih bayar 4.270.000

2) Komisi MA Rp. 500.000.000,- / th K/3 (Kawin dengan 3 anak)
PPh ps 21 Rp. 15.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 35.000.000,-
Norma perhitungan 40%
Penghasilan kena pajak Rp. 500.000.000,- x 40% = Rp. 200.000.000,-
PTKP = Rp. 18.000.000,-

PKP = Rp. 182.000.000,-
Pajak :
25 x 5% = 1.250.000
25 x 10% = 2.500.000
50 x 15% = 7.500.000
82 x 25% = 20.500.000

31.750.000
PPh ps 21 35.000.000

Lebih bayar 3.250.000


Yafet Kristanto
Agustus 2008

RUMAH TAMBAK SARI
LT: 384    LB: 375

KOTAMADYA
IDR: 6800000000 -
RUMAH TERATAI
LT: 620    LB: 620

HAK GUNA BANGUNAN
IDR: 3625000000 -
RUMAH PERUM PURI WIDYA KENCANA BLOK K
LT: 150    LB: 190

HAK GUNA BANGUNAN
IDR: 3000000000 -
RUMAH DSN RANDUAN RT002 RW002 PRSL
LT: 1150    LB: 460

HAK MILIK
IDR: 1500000000 -